Showing posts with label Manajemen. Show all posts
Showing posts with label Manajemen. Show all posts

Tuesday, October 29, 2013

PENGARUH BUDAYA KAIZEN TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA KOPERASI SAE PUJON KABUPATEN MALANG (MS-08)

BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Koesmono (2006 : 1) menyebutkan bahwa salah satu masalah nasional yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah penanganan terhadap rendahnya kualitas sumber daya manusia. Jumlah sumber daya manusia yang besar apabila dapat didayagunakan secara efektif dan efisien akan bermanfaat untuk menunjang gerak lajunya pembangunan nasional yang berkelanjutan. Melimpahnya sumber daya manusia yang ada saat ini mengharuskan berfikir secara seksama yaitu bagaimana dapat memanfaatkan sumber daya manusia secara optimal.


Handoko (2000 : 10) menyatakan, Agar di masyarakat tersedia sumber daya manusia yang handal diperlukan pendidikan yang berkualitas, penyediaan berbagai fasilitas sosial, lapangan pekerjaan yang memadai. Kelemahan dalam penyediaan berbagai fasilitas tersebut akan menyebabkan keresahan sosial yang akan berdampak kepada keamanan masyarakat. Saat ini kemampuan sumber daya manusia masih rendah baik dilihat dari kemampuan intelektualnya maupun keterampilan teknis yang dimilikinya. Persoalan yang ada adalah bagaimana dapat menciptakan sumber daya manusia yang dapat menghasilkan kinerja yang optimal sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Produktivitas kerja merupakan tuntutan utama bagi perusahaan agar kelangsungan hidup atau operasionalnya dapat terjamin. Produktivitas suatu badan usaha dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah maupun pusat, artinya dari produktivitas regional maupun nasional, dapat menunjang perekonomian baik secara makro maupun mikro.


Koesmono (2006 : 2) juga menyebutkan bahwa ; kualitas sumber daya manusia Indonesia dewasa ini dibandingkan dengan kualitas sumber daya manusia di beberapa negara anggota-anggota ASEAN nampaknya masih rendah kualitasnya, sehingga mengakibatkan produktivitas per jam kerjanya masih rendah (menurut World Development Report, Indonesia pada tahun 2002 produktivitas per pekerja per jam sebesar 1,84 US $ dan yang tertinggi adalah Singapura 35,91 US $, diikuti oleh Malaysia 4,71 US $ dan Thailand 4,56 US $). Banyak hal yang dapat mempengaruhi produktivitas kerja, untuk itu perusahaan harus berusaha menjamin agar faktor-faktor yang berkaitan dengan produktivitas tenaga kerja dapat dipenuhi secara maksimal. Kualitas sumber daya manusia akan terpenuhi apabila kepuasan kerja sebagai unsur yang berpengaruh terhadap kinerja dapat tercipta dengan sempurna.
Bahwa SDM harus dikelola dengan baik semakin disadari oleh perusahaan, sehingga muncul istilah manajemen SDM yang bukan saja merupakan sekedar manajemen personel (Personnel Management), melainkan mencakup tujuan yang lebih luas, yaitu memandang manusia dengan segala keunikannya dan mempunyai kemampuan untuk berkembang (Tika, 2005 : 24).

Flippo (1984 : 3) menyebutkan bahwa Pembinaan SDM (human resource development) akan dapat menumbuhkan Sense of Belonging, yaitu rasa memiliki terhadap perusahaan, loyalitas, dan dedikasi kepada perusahaan, meningkatkan kerjasama tim, komunikasi antar bagian, dan hubungan antar manusia, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi kerja dan efektivitas perusahaan untuk mencapai produktivitas yang tinggi.
Apabila hal ini sudah disadari dan dihayati, serta rasa memiliki oleh seluruh SDM sudah tertanam dalam perusahaan, maka kondisi ini akan memberi semangat dan kekuatan yang dapat memberdayakan (empower) Sumber Daya Manusia untuk mewujudkan misi perusahaan melalui kegiatan sehari-hari.

Elliot Jacques (dalam Nimran, 2004: 134) menjelaskan bahwa budaya organisasi adalah cara berpikir dan melakukan sesuatu yang mentradisi, yang dianut bersama oleh semua anggota organisasi, dan para anggota baru harus mempelajari atau paling sedikit menerimanya sebagian agar mereka diterima sebagai bagian dari organisasi. Ada tiga hal yang menjadi ciri-ciri dari budaya organisasi, yaitu : (1) dipelajari, (2) dimiliki bersama, dan (3) diwariskan dari generasi ke generasi.

Budaya organisasi sering juga disebut budaya kerja, karena tidak dapat dipisahkan dengan kinerja (performance) SDM; makin kuat budaya organisasi, makin kuat pula dorongan untuk berprestasi. Budaya organisasi dapat membantu kinerja karyawan, karena dapat menciptakan motivasi yang luar biasa bagi karyawan untuk memberikan kemampuan terbaiknya dalam memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh organisasi. Semakin disadari bahwa karyawan menjadi sumber daya terpenting dalam suatu organisasi, sehingga kinerja karyawan sangat menentukan kinerja organisasi secara keseluruhan.

Kaizen atau perbaikan secara berkelanjutan adalah perbaikan proses secara terus-menerus untuk selalu meningkatkan mutu dan produktifitas out-put. Kaizen Pertama kali diperkenalkan oleh Taichi Ohno, mantan Vice President Toyota Motors Corporation. Disamping memperkenalkan Kaizen, Ohno juga memperkenalkan Just-in-Time pada perusahaan tersebut (Hardjosoedarmo, 2004 : 147)
Imai (1996:126) penulis kaizen pertama kali menyatakan keyakinannya bahwa, sebenarnya kaizen tidak hanya berlaku di Jepang, karena pada dasarnya setiap individu maupun organisasi di negara manapun pasti menginginkan selalu menjadi yang terbaik, untuk itu perbaikan dan penyempurnaan setiap saat selalu diperlukan, hal ini berdasarkan arti dari kaizen itu sendiri yaitu perbaikan dan penyempurnaan terus-menerus dan berkesinambungan
Koperasi SAE Pujon adalah termasuk kelompok koperasi produsen (dalam hal ini Koperasi SAE Pujon adalah produsen susu sapi, sapi perah dan pakan ternak yang mempunyai konstribusi sebesar 55% pasokan susu se Jawa Timur bersama 6 koperasi lain yang sejenis) yang berprestasi pada tahun 2006 versi Deputi VIII Kementrian koperasi dan Unit Usaha Kecil Menengah (Kementrian KOPERASI dan UMKM) , untuk mencapai prestasi tersebut tentunya diperlukan kinerja yang tinggi dan disinilah budaya organisasi memiliki peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi kinerja karyawan. Budaya organisasi dapat memberikan motivasi yang luar biasa bagi karyawan untuk memberikan kemampuan terbaiknya dalam memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh organisasi kepada karyawan untuk terus meningkatkan kinerjanya dan memperoleh prestasi yang gemilang. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk mengambil judul skripsi tentang : “Pengaruh Budaya Kaizen Terhadap Kinerja Karyawan pada Koperasi SAE Pujon Malang”

1.2 RUMUSAN MASALAH
Dari uraian diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :
1. Adakah pengaruh yang signifikan variabel-variabel budaya Kaizen terhadap kinerja karyawan secara simultan?
2. Adakah pengaruh yang signifikan variabel-variabel budaya Kaizen terhadap kinerja karyawan secara parsial ?
3. Diantara variabel-variabel budaya Kaizen itu manakah yang berpengaruh dominan terhadap kinerja karyawan ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN
Secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk :
1. Mengetahui dan menganalisis adakah pengaruh secara simultan variabel-variabel dalam budaya Kaizen terhadap kinerja karyawan di Koperasi SAE Pujon Malang
2. Mengetahui dan menganalisis adakah pengaruh secara parsial variabel-variabel dalam budaya Kaizen terhadap kinerja karyawan di Koperasi SAE Pujon Malang
3. Mengetahui dan menganalisis variabel budaya Kaizen yang berpengaruh dominan terhadap kinerja karyawan

1.4 MANFAAT PENELITIAN
Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk :
1. Memberikan alternatif sehubungan dengan variabel-variabel dalam budaya Kaizen yang dapat meningkatkan kinerja karyawan di Koperasi SAE Pujon Malang
2. Bahan pertimbangan untuk dasar penentuan kebijaksanaan perusahaan yang harus diterapkan di Koperasi SAE Pujon Malang
3. Menambah wawasan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pegembangan sumber daya manusia khususnya
ATRIBUT-ATRIBUT SWALAYAN YANG MEMPENGARUHI KONSUMEN DALAM MEMILIH PT. HERO SUPERMARKET, Tbk (PM-01)


BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang maju dan berkembang pesat khususnya di kota-kota besar, telah terjadi perubahan diberbagai sektor, termasuk dibidang industri dan produksi serta pada kegiatan eceran di Indonesia yang telah berkembang menjadi usaha yang berskala besar. Perkembangan bisnis eceran yang pesat ini tidak lepas dari faktor meningkatnya jumlah penduduk Indonesia dan juga meningkatkan jumlah pendapatan perkapita penduduk Indonesia yang menyebabkan taraf hidup masyarakat Indonesia semakin meningkat. Hal ini membawa dampak kepada pola perilaku belanja seseorang, dimana semakin meningkatnya taraf hidup seseorang maka tuntutan akan tempat berbelanja yang nyaman dan dapat menyediakan segala kebutuhan konsumen dalam satu lokasi semakin dibutuhkan.

Perkembangan yang terus menerus berlangsung dalam perdagangan eceran ini menunjukkan bahwa perdagangan eceran bersifat dinamis. Hal ini terjadi tidak lain karena perdagangan eceran ingin selalu berusaha memenuhi dan memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen (perdagangannya). Bentuk usaha eceran yang mengalami perkembangan cukup pesat adalah : supermarket (pasar swalayan).

Dewasa ini perkembangan pasar swalayan di tanah air, tampak cukup pesat. Hampir di setiap ibukota propinsi dan kota-kota besar lainnya bermunculan pasar swalayan dengan berbagai fasilitas dan pelayanan yang semakin lengkap. Pasar swalayan sebagai ujung tombak pemasaran akan terus bertambah, dan yang sudah ada terus dikembangkan hingga menjadi superstore yaitu pasar swalayan yang menyediakan kebutuhan masyarakat yang selengkap-lengkapnya.

Namun disadari usaha pasar swalayan tak ubahnya seperti usaha-usaha lainnya yang didalam usahanya meningkatkan penjualan juga diliputi oleh persaingan. Dalam situasi persaingan setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu pasar swalayan dengan maksud untuk menandingi atau mengambil kesempatan yang ada. Timbulnya keadaan seperti itu menandakan bahwa manajer atau pengusaha semakin menyadari pentingnya mempertahankan dan memperluas pasar untuk kesinambungannya. Pada dasarnya keberhasilan usaha dibidang retail ini berada pada pengadaan barang, baik secara kuantitas maupun kualitas, serta harga yang rendah guna meningkatkan jumlah kunjungan.
Untuk menghadapi persaingan ini dan agar tetap ramai dikunjungi konsumen, maka supermarket harus melakukan berbagai jenis upaya dalam kegiatan pemasarannya agar menarik dan sesuai dimata konsumen. Oleh karena itu, pihak swalayan harus tanggap terhadap atribut-atribut apa saja yang mempengaruhi konsumen dalam memilih suatu swalayan, karena pada saat ini konsumen sudah semakin kritis terhadap kemampuan suatu swalayan dalam menarik pembelinya untuk berbelanja di suatu swalayan.

1. 2. Pembatasan Masalah
Penelitian ini dibatasi pada PT. Hero Supermarket Tbk yang berada didaerah Gatot Subroto.

1. 3. Perumusan Masalah
Dari uraian diatas, maka permasalahannya adalah sebagai berikut :
Atribut-atribut swalayan apa saja mempengaruhi konsumen dalam memilih PT. Hero Supermarket Tbk ?

1. 4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi atribut-atribut swalayan yang mempengaruhi konsumen dalam memilih PT. Hero Supermarket Tbk.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :
1. Sebagai masukan yang lebih baik kepada perusahaan dalam menentukan kebijaksanaan perusahaan selanjutnya.
2. Sebagai bahan perbandingan dan informasi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ETNIS CHINA-NON MUSLIM MENJADI NASABAH BANK SYARI’AH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP STRATEGI PEMASARAN (PM-03)

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah
Perkembangan ekonomi Islam dan praktek ekonomi Islam secara internasional maupun nasional tidak bisa dibendung lagi. Di Indonesia, hal ini ditandai dengan pesatnya kajian dan publikasi mengenai prinsip-prinsip dan praktek-praktek bank Syariah.


Perekonomian Islam dimulai dengan kehadiran perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan etika, dengan dasar al Qur’an dan Hadist. Tonggak utama berdirinya perbankan Syariah adalah beroperasinya Mit Ghamr Local Saving Bank 1963 di Kairo, Mesir. Saat ini, perkembangan lembaga keuangan Syariah di dunia maju dengan pesat. Bahkan lembaga keuangan konvensional yang notabene mengadopsi sistem kapitalis mengakui keunggulan sistem Syariah 

Dalam perkembangannya di Indonesia, praktek perbankan Syariah bermula pada tahun 1992, yang ditandai dengan beroperasinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan merupakan bank pertama yang menerapkan sistem bagi hasil. Pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia tahun 1998 dan memporak porandakan sendi sendi perekonomian sehingga menyebabkan tingkat suku bunga dan inflasi tinggi, Bank Muamalat sebagai Bank Syariah merupakan satu-satunya bank yang mampu bertahan dari badai tersebut, sementara bank-bank konvensional yang terkena likuidasi.

Terjadinya likuidasi terhadap bank-bank konvensional membuktikan bahwa perbankan dengan sistem riba (bunga) tidak dapat mengatasi krisis ekonomi yang melanda Indonesia dan selanjutnya terjadi krisis kepercayaan dari para nasabahnya. Kemudian, para nasabah (konsumen) mencari alternatif perbankan yang dapat memberikan kepercayaan serta keamanan bagi dirinya, dan perbankan Syariah merupakan suatu sistem alternatif untuk mewujudkan kebutuhan nasabah tersebut.
Perbankan Syariah berkembang pesat terutama sejak ditetapkannya dasar-dasar hukum operasional tentang perbankan melalui UU No 7 tahun 1992, yang kemudian dirubah dalam Undang-Undang No 10 tahun 1998. Undang-undang ini merupakan bentuk penegasan dari Bank Indonesia sebagai otoritas moneter untuk menjamin kelegalan bank Syariah, dan memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi bank Syariah, karena di dalamnya dikelaskan bahwa dalam perbankan Indonesia dikenal sistem (dual banking sistem), yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan Syariah.

Sebagai bentuk perwujudan dari kebutuhan masyarakat terhadap perbankan bersistem Syariah, dan ditegaskannya dual banking sistem pada perbankan nasional, dibukalah peluang bagi pengembangan yang lebih luas terhadap operasional bank Syariah. Di antara bank-bank konvensional yang membuka bank Syariah yaitu Bank Susila Bhakti yang sekarang menjadi Bank Syariah Mandiri, dan belum lama ini mulai beroperasi penuh sebagai Bank Syariah, Bank Tugu yang mengkonversikan diri menjadi Bank Syariah Mega Indonesia, selanjutnya Bank IFI, BRI, baik yang beroperasi dikantor pusat maupun cabang, Bank BNI, Bank Niaga, dan lainnya
Sejarah berdirinya perbankan Syariah dengan sistem bagi hasil didasarkan pada dua alasan utama yaitu pertama, pandangan bahwa bunga (interest) pada bank konvensional adalah hukumnya haram karena termasuk kategori riba yang dilarang dalam agama. Kedua, dari aspek ekonomi, penyerahan risiko usaha terhadap salah satu pihak dinilai melanggar norma keadilan. Adapun balas jasa modal pada sistem bagi hasil bank Syariah, diperhitungkan berdasarkan keuntungan dan kerugian yang diperoleh dengan adanya kesepakatan pada ”akad” dan ini berlaku pada kreditur maupun debitur.
Bank Syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya harus berdasarkan prinsip Syariah. Oleh karena itu, diperlukan suatu dewan yang bertugas mengawasi jalannya praktek perbankan Syariah agar benar-benar sesuai dengan koridor Syariah. Dewan tersebut dinamakan Dewan Pengawas Syariah dibawah naungan Dewan Syariah Nasional MUI dan hal inilah yang membedakan bank Syariah dari bank Konvensional.

Dalam perspektif jangka panjang, pengembangan sistem perbankan Syariah diharapkan dapat menciptakan efisiensi operasional dan memiliki daya saing yang tinggi dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Syariah, memiliki peran signifikan dalam sistem perekonomian nasional serta memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pengembangan dapat dilakukan dengan pengembangan jaringan kantor di wilayah-wilayah yang dinilai potensial. Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, merupakan potensi yang luar biasa sebagai tempat tumbuh kembangnya kegiatan ekonomi yang berbasis syariah. Potensi dalam hal ini dipandang dari sumber daya dan aktivitas perekonomian suatu wilayah serta pola sikap dari pelaku ekonomi terhadap produk dan jasa bank Syariah. Informasi mengenai pola sikap dan karakteristik masyarakat terhadap perbankan Syariah menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan sosialisasi dan penetapan strategi pemasaran bagi bank-bank Syariah yang akan beroperasi pada suatu wilayah.
Dalam upaya penciptaan efisiensi operasional dan daya saing bank Syariah perlu diperhatikan pencapaian economies of scale dan economies of scope dari perbankan Syariah. Dalam kaitannya dengan hal ini perluasan cakupan pasar dengan juga memberikan perhatian pada pasar rasional dan Cina non Muslim menemukan relevansinya.

Sebagaimana kita ketahui, hingga saat ini pengembangan perbankan Syariah semata-mata masih terfokus pada pasar spiritual, yakni kelompok Muslim dan seolah hanya diperuntukkan bagi masyarakat Muslim di mana mereka enggan untuk menjadi nasabah bank konvensional dengan bisnisnya yang menghalalkan sistem riba (Bunga). Padahal, dalam konteks Indonesia, pasar Cina non Muslim juga perlu diperhatikan karena selain memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, juga jumlahnya cukup signifikan. Bila menilik kondisi demografis masyarakat Indonesia, terlihat persebaran yang kurang merata, dimana terdapat wilayah-wilayah yang didominasi masyarakat Cina non Muslim dan dari 220 juta masyarakat Indonesia, produktivitas ekonomi didominasi oleh etnis keturunan Cina.

Sistem kapitalisme yang mengakar pada masyarakat Cina non-Muslim Indonesia berdasarkan pada unsur pengumpulan individualisme dan kekayaan, bercirikan kepemilikan individu. Di samping jiwa kapitalisme, dalam penelitiannya Tjandradiredja (2002) dinyatakan bahwa pebisnis Cina pun memiliki sikap yang kurang menyukai kerjasama.

Dalam sistem perbankan, sistem kapitalis tersebut diterapkan pada bank konvensional yang didasarkan pada adanya bunga (interest), keuntungan dan kerugian dimiliki salah satu pihak. Dalam jangka panjang, perbankan konvensional yang mengadopsi sistem kapitalis tersebut, akan menyebabkan penumpukan kekayaan pada segelintir orang yang memiliki kapital besar. Sistem ekonomi ini di bangun atas dasar materialisme. Disadari atau tidak, kegiatan ekonomi yang tengah berlangsung saat ini dan telah mendunia menyebabkan krisis perekonomian saat ini.

Berbeda dengan perbankan konvensional, perbankan Syariah menerapkan sistem bagi hasil yang berprinsip keadilan dan kesederajatan. Selain itu, dalam perbankan Syariah diterapkan pula adanya sistem kerjasama (musyarakah), artinya keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak (’akad).

Adapun mengenai larangan riba, yang merupakan ciri dari sistem perbankan Syariah, ternyata memiliki akar yang kuat pada ajaran-ajaran Cina non Islam. Menurut kalangan kristen, riba merupakan tindakan kriminal, demikian juga pada ajaran hindu, budha. Penetrasi terhadap segmen pasar ini diperkirakan akan lebih mudah bila mengingat bahwa ajaran Hindu, Budha, dan Kristen pun terdapat ajaran akan larangan pemungutan riba
Fenomena menarik, ketika sebagian masyarakat Muslim masih memperdebatkan sistem perbankan Syariah (tanpa bunga), justru pada PT. Bank Syariah Mega Indonesia, kalangan non Muslim beramai-ramai menikmati produk bank tersebut. Mayoritas dari mereka adalah etnis keturunan Cina (Tionghoa). Mereka adalah pedagang dan pebisnis yang menguasai perputaran uang di negeri ini dan berjiwa kapitalisme.

Sebanyak ± 42% nasabah PT Bank Syariah Mega Indonesia adalah kalangan Cina non Muslim, dan sebagian besar adalah orang-orang Katolik, pengurus yayasan Kristen, dimana citra Islam dalam pandangan mereka terkesan angker, Islam adalah kelompok garis yang keras dan menakutkan. Kenyataan ini patut hargai, karena tidaklah mudah menarik nasabah dari kalangan Cina non-Muslim yang berjiwa bisnis dan mempunyai akar yang kuat pada sistem kapitalisme.

Melihat kenyataan tersebut, penulis melakukan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Etnis Cina non Muslim tertarik menjadi nasabah Bank Syariah Mega Indonesia dan Implikasinya terhadap pengembangan pemasaran, di mana Penelitian ini didasarkan pada teori-teori mengenai sikap, pengambilan keputusan.

Penelitian ini terutama menggagas kemungkinan penerapan strategi pengembangan perbankan Syariah melalui peningkatan fokus perhatian pada potensi nasabah dari kalangan Cina non Muslim PT Bank Syariah Mega Indonesia yang merupaka nasabah rasional. Kendati perbankan Syariah umumnya masih membidik para loyalis Syariah atau pasar yang fanatik terhadap Syariah, namun PT Bank Syariah Mega Indonesia merupakan salah satu diantara perbankan-perbankan Syariah yang mampu menggaet nasabah non Muslim sebanyak ± 42% dan sebagian besar beretnis Cina. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan dilaksanakan dengan metode survey. Data digali dengan menggunakan kuesioner disusun berdasarkan skala likert. Uji statistik menggunakan faktor analisis.

Tingkat pertumbuhan nasabah PT Bank Syariah Mega Indonesia yang tidak saja nasabah Muslim namun juga terdiri dari kalangan non-Muslim yang beretnis Cina, dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal (Kotler, 1997) terdiri dari
1. produk
2. harga
3. promosi
4. tempat
Faktor-faktor eksternal tersebut, dikelompokkan dan diuraikan menjadi beberapa item yang akan ditanyakan kepada para nasabah Cina non-Muslim dan ditambah pula dengan faktor Syariah yang terkait dengan penelitian ini karena adanya penerapan sistem Syariah yang diterapkan perusahaan PT. Bank Syariah Mega Indonesia. Berdasarkan teori tersebut, terbentuk beberapa faktor yang mungkin dapat mempengaruhi keputusan Etnis Cina non-Muslim menjadi nasabah Bank Syariah Mega Indonesia. Hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan Samsuddin pada nasabah Bank Syariah Mandiri cabang Thamrin dimana penelitiannya mencakup nasabah Muslim, menunjukkan bahwa faktor dominan yang mempengaruhi keputusan nasabah adalah fasilitas dan pelayanan.

Penelitian berikutnya oleh Yunus (2004) dengan judul ”faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat menggunakan jasa bank Syariah, studi kasus pada masyarakat Bekasi” dikatakan bahwa beberapa hal yang menjadi pertimbangan masyarakat dalam memilih bank sebagian besar didasarkan pada pertimbangan aksesibilitas, jumlah jaringan kantor dan ATM, pelayanan bank dan aspek Syariah. Faktor tingginya bagi hasil atau suku bunga sangat kecil mempengaruhi masyarakat Bekasi dalam memilih bank. Hal tersebut merupakan salah satu pendorong penulis mengadakan penelitian lebih lanjut dengan fokus etnis Cina non-Muslim, dimana penelitian-penelitian sebelumnya hanya berfokus kepada mayoritas nasabah Muslim. Adapun faktor-faktor yang telah terbentuk antara lain:
Faktor Promosi dan Sosialisasi
1. Agar keberadaan Bank Syariah dan kegiatannya dapat dikenal masyarakat luas, maka perlu beriklan di media massa (TV dan Koran)
2. Promosi yang dilakukan di mal-mal dapat menarik minat pengunjung
3. Promosi dikemas menarik dan lebih kreatif agar masyarakat luas mau berkunjung
4. Sosialisasi/promosi melalui figur/sosok, misal, oleh beberapa kalangan cendekiawan
5. Sosialisasi produk dengan menonjolkan manfaat dari suatu produk bank Syariah, melalui bahasa komunikasi yang dapat dipahami konsumen
6. Informasi tentang Bank Syariah Mega Indonesia dalam bentuk brosur dan leaflet
Faktor Lokasi
7. Lokasi Bank Syariah Mega Indonesia yang sangat strategis
8. Lokasi Bank Syariah Mega Indonesia di daerah yang aman
9. Gedung Bank Syariah Mega Indonesia menarik, nyaman, dan menyenangkan
10. Fasilitas banyaknya cabang Bank Mega Syariah Indonesia di berbagai daerah
11. Fasilitas banyaknya jaringan ATM Bank Syariah Mega Indonesia

Faktor Pelayanan
12. Pelayanan yang cepat dari karyawan/ti Bank Syariah Mega Indonesia
13. Penampilan menarik karyawan/ti Bank Syariah Mega Indonesia
14. Perlakuan yang ramah karyawan/ti Bank Syariah Mega Indonesia
15. Karyawan/ti Bank Syariah Mega Indonesia berperan membantu calon nasabah memberikan pemahaman mengenai pengetahuan perbankan Syariah
Faktor Return
16. Tingkat pengembalian (bagi hasil) yang tinggi dari Bank Syariah Mega Indonesia
17. Rendahnya tingkat suku bunga bank konvensional
Faktor Syariah
18. Adanya larangan atas bunga karena termasuk riba dan tidak adil
19. Penyimpanan dana dan Peminjaman dana seperti Kredit usaha dan lainnya berdasarkan penanggungan risiko bersama
Faktor Produk
20. Produk Perbankan yang beragam, menarik, dan inovatif
21. Fitur-fitur pendukung/keuntungan yang terdapat dalam produk

1.2. Perumusan Masalah
Kondisi-kondisi di atas sesungguhnya menyiratkan gambaran yang lebih jauh dan serius mengenai makna Syariah secara universal. Perbankan Syariah yang menganut sistem bagi hasil ternyata sesuai dengan ajaran-ajaran yang dimiliki Cina non-Muslim, dan perbankan konvensional dengan sistem ribawi-nya (bunga) dianggap sebagai tindakan kriminal.

Secara budaya, berdasarkan penelitian Tjandradiredja (2002), karakteristik etnis Cina non-Muslim enggan untuk melakukan kerjasama, mereka mempunyai jiwa individualis. Disamping itu, secara ekonomi, sistem yang mengakar kuat pada etnis Cina pada abad 19 yaitu sistem kapitalisme yang merupakan sistem ekonomi politik dan cenderung pada pengumpulan harta kekayaan semata, artinya berdasarkan pada keuntungan semata. Hal ini sangat sesuai dengan sistem yang diterapkan pada bank konvensional yakni penerapan bunga (interest) sebagai keuntungan yang akan diberikan. Bagi nasabah sebagai deposan, pihak bank yang menanggung risiko. Namun, bagi nasabah selaku peminjam, seluruh risiko ditanggung peminjam. Jadi, yang memiliki kapital akan semakin kaya. Sistem tersebut sangat kontras dengan apa yang menjadi prinsip-prinsip perbankan Syariah yang memiliki unsur keadilan, penanggungan risiko bersama, (kerjasama), tanpa mengeksploitasi satu sama lain. Artinya, keuntungan dan kerugian ditanggung pihak bank dan nasabah,
Karakter ekonomi kapitalis yang lazim melekat pada kalangan Cina non-Muslim, sewajarnya menjadikan Bank Konvensional sebagai sarana investasi yang menjanjikan. Namun, pada kenyataannya PT Bank Syariah Mega Indonesia mampu menarik nasabah dari kalangan etnis Cina non-Muslim sebesar ±42%, dimana mereka memiliki perbedaan karakteristik budaya dengan prinsip-prinsip yang diterapkan bank Syariah. Menariknya, kondisi ini justru tidak terjadi di Bank Syariah lainnya.

Melihat kinerja PT. Bank Syariah Mega Indonesia yang telah cukup berhasil membuktikan bahwa Bank Syariah bukan bank khusus Muslim semata, maka penulis ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi etnis Cina non-Muslim menjadi nasabah Bank Syariah Mega Indonesia.
Adapun rumusan pertanyaan yang diungkapkan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi etnis Cina non-Muslim menjadi nasabah Bank Syariah Mega Indonesia?

1.3. Pembatasan Masalah
Pembatasan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah hanya terkait dengan nasabah PT. Bank Syariah Mega, dalam hal ini nasabah “rasional” yang berasal dari komunitas Cina non-Muslim. Sejauhmana komunitas Cina non Muslim mempunyai ketertarikan terhadap perbankan Syariah khususnya PT. Bank Syariah Mega Indonesia, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Maka, penelitian ini dibatasi pada khusus nasabah etnis Cina non-Muslim PT Bank Syariah Mega Indonesia yang menggunakan jasa perbankan Syariah yakni jasa yang ditawarkan PT. Bank Syariah Mega Indonesia.

1.4. Kerangka Pemikiran
Kerangka teori adalah fondasi yang mendasari pelaksanaan riset dan secara logis membangun, menggambarkan dan mengelaborasi hubungan-hubungan (network of association) antara variabel-variabel yang relevan terhadap permasalahan. Kerangka teori ini diidentifikasikan melalui proses diantaranya interview, observasi, dan tinjauan kepustakaan. (lihat Sekaran, hal 102, 2000).

Dalam pengambilan keputusan untuk membeli suatu produk atau jasa, seorang konsumen melakukan beberapa tahapan, seperti diawali dengan pengenalan terhadap kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku setelah pembelian. (Kotler, 2000). Sebelum terjadi proses pembelian, seorang konsumen akan dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal untuk mengambil keputusannya menggunakan suatu jasa atau produk. Faktor ekternal tersebut dikenal dengan marketing mix, diantaranya promosi, harga, tempat dan produk. Adapun, faktor Syariah dilandasi oleh prinsip-prinsip perbankan Syariah, yang melarang adanya praktek bunga (riba), dan hal ini sesuai dengan ajaran-ajaran selain Muslim.

Sejalan dengan pertumbuhan nasabah pada PT. Bank Syariah Mega Indonesia, yang tidak saja terdiri dari nasabah Muslim, namun juga non Muslim, maka kebutuhan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan customer yang dalam penelitian ini ditujukan khusus pada Cina non Muslim untuk menggunakan jasa bank Syariah amat dipelukan dalam rangka pengembangan pemasaran selanjutnya. Kerangka teoritis tersebut kiranya dapat dipakai sebagai alat untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan customer untuk menggunakan jasa perbankan syariah Mega Indonesia.

1.5. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk:
1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Cina non Muslim menjadi nasabah bank Syariah Mega Indonesia, dan untuk mengetahui faktor mana yang paling dominan menjadi daya tarik etnis Cina non-Muslim menjadi nasabah Bank Syariah Mega Indonesia
2. Mencari alternatif Strategi Pemasaran Bank Syariah bagi etnis Cina-non-Muslim

1.6. Manfaat Penelitian
Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah
1. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi akademisi dan praktisi, khususnya bidang pemasaran (marketing)
2. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan yang bermanfaat bagi pengambil keputusan, dalam hal ini pihak manajemen bank, dan dapat menjadi acuan dalam penerapan strategi pemasaran
3. Bagi Perkembangan ekonomi syariah, penjelasan-penjelasan diatas tentunya dapat memberikan sumbangsih yang cukup berarti bagi perkembangan ekonomi Islam terkait dengan pemasaran Syariah yang difokuskan untuk semua kalangan baik Muslim maupun non-Muslim dan Cina maupun pribumi.
ANALISIS PENGARUH PEMBERIAN KREDIT TERHADAP PENDAPATAN PEDAGANG KECIL PD. BPR BKK PURWODADI CABANG KEDUNGJATI KABUPATEN GROBOGAN (PM-02)

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pelaksanaan pembangunan disamping untuk meningkatkan pendapatan nasional sekaligus harus menjamin pembagian yang merata bagi seluruh rakyat. Hal ini bukan hanya dalam meningkatkan produksi saja tetapi juga untuk mencegah melebarnya jurang pemisah antara kaya dan miskin sehingga tercipta masyarakat yang adil dan makmur, sesuai dengan tujuan pembangunan di Indonesia.

Menurut Undang-undang No. 7/1992 menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Untuk memperlancar operasinya, bank mendirikan cabang didaerah-daerah dengan tujuan memberikan pelayanan jasa bank kepada masyarakat terutama pada golongan ekonomi lemah. Dengan adanya pemberian kredit tersebut dapat menguntungkan semua pihak diantaranya pemerintah yaitu tercapainya salah satu tujuan pembangunan nasional dalam bentuk kesejahteraan umum. Bagi bank, dengan adanya cabang tersebut akan memperbesar dan memperluas pemberian kredit khususnya kepada pedagang kecil. Bagi masyarakat, dengan adanya cabang bank tersebut akan lebih mudah mendapatkan pelayanan kredit.

Penyaluran kembali dana yang diperoleh kepada masyarakat antara lain melalui BPR BKK yaitu Badan Kredit Kecamatan yang dibuka di tingkat kacamatan. Adapun pengertian BKK menurut PERDA propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 11 tahun 1981 pasal 3, yaitu BKK merupakan badan usaha daerah yang mempertanggungjawabkan pengelola dalam wilayah kabupaten atau kota masing-masing diserahkan kepada bupati/walikota.
Adapun prosedur permohonan kredit di BPR BKK adalah sederhana, dengan persyaratan-persyaratan yang ringan berupa suku bunga yang relatif kecil dibanding dengan suku bunga yang ada pada bank lain.

Pengawasan kredit BKK benar-benar bermanfaat, karena bukan semata-mata untuk mencari kesalahan atau menjatuhkan sanksi kepada debitur melainkan dititikberatkan pada pengarahan dan pembinaan, sehingga debitur dapat semakin maju dan berkembang serta meningkatkan perkembangan rentabilitas BPR BKK tersebut.

Dalam menjalankan operasionalnya PD. BPR BKK Purwodadi Cabang Kedungjati telah memanfaatkan potensi-potensi wilayah yang ada, dengan mengadakan pendekatan-pendekatan mengingat penyebaran penduduk di daerah Kedungjati yang tidak merata dan beraneka ragam latar belakang pekerjaannya sedangkan dalam penyaluran kreditnya PD. BPR BKK Purwodadi Cabang Kedungjati lebih banyak memberikan kredit kepada pedagang kecil yang kebanyakan berada di lokasi-lokasi pasar-pasar tradisional yang strategis.

Dari hasil penyebaran penduduk menurut pekerjaannya masih banyak peluang untuk memberikan kredit dalam rangka mengembangkan perekonomian khususnya di Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan dan meningkatkan pendapatan pedagang kecil.
Dari jumlah penduduk yang ada dengan mata pencahariannya yang berbeda – beda jika dibandingkan dengan penyaluran kredit yang diberikan oleh PD. BPR BKK Purwodadi Cabang Kedungjati masih sangat sedikit, jadi masih dimungkinkan penyaluran kredit bagi pedagang kecil di tambah expansinya baik nasabah maupun kredit yang diberikan.
Dengan melihat pentingnya kredit di tingkat kecamatan maka penulis ingin membahas perkreditan di tingkat kecamatan tersebut. Dan berdasarkan pertimbangan di atas penyusun memilih judul “ ANALISIS PENGARUH PEMBERIAN KREDIT TERHADAP PENDAPATAN PEDAGANG KECIL PD. BPR BKK PURWODADI CABANG KEDUNGJATI KABUPATEN GROBOGAN “.

B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka diajukan beberapa masalah dalam penelitian dan penulisan skripsi ini.
1. Seberapa besar pengaruh pemberian kredit pasaran ( X1 ) terhadap pendapatan pedagang kecil ( Y )?
2. Seberapa besar pengaruh pemberian kredit mingguan ( X2 ) terhadap pendapatan pedagang kecil ( Y ) ?
3. Seberapa besar pengaruh Pemberian kredit bulanan ( X3 ) terhadap pendapatan pedagang kecil ( Y ) ?
4. Seberapa besar pengaruh pemberian kredit pasaran. kredit mingguan dan kredit bulanan terhadap pendapatan pedagang kecil ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan
a. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemberian kredit pasaran terhadap pendapatan pedagang kecil
b. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemberian kredit mingguan terhadap pendapatan kecil
c. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemberian kredit bulanan terhadap pendapatan pedagang kecil
d. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemberian kredit pasaran, kredit mingguan dan kredit bulanan terhadap pendapatan pedagang kecil.

2. Kegunaan Penelitian
a. Bagi PD. BPR BKK Purwodadi Cabang Kedungjati
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi PD. BPR BKK Purwodadi Cabang Kedungjati dalam meningkatkan pelayanan bagi para nasabah.
b. Bagi Pedagang Kecil
Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para pedagang kecil dalam rangka meningkatkan pendapatan melalui pinjaman kredit.
c. Bagi Pemerintah
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam membimbing dan membina lebih lanjut perkembangan PD. BPR BKK Purwodadi Cabang Kedungjati setempat.
d. Bagi Pihak Lain
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan pertimbangan bagi peneliti lainnya di masa yang akan datang.
ANALISIS HUBUNGAN FAKTOR-FAKTOR MOTIVASI KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN : STUDI KASUS KARYAWAN RSO PROF. DR. R SOEHARSO SURAKARTA (MS-09)

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Penghujung abad keduapuluh ini seluruh dunia mengalami perubahan dalam berbagai segi kehidupan, baik pada tingkat nasional, regional maupun global. Di bidang politik, misalnya terjadi perubahan yang drastis dan fundamental, seperti berakhirnya perang dingin antara negara-negara adi kuasa dan runtuhnya rezim otoriter yang menganut ideologi komunisme di eropa timur. Di bidang ekonomi semakin banyak orang yang berbicara mengenai globalisasi perekonomian yang ditandai oleh interdependesi antara berbagai negara, baik antara negara-negara industri yang telah maju maupun antara negara-negara maju dan dunia ketiga. Di bidang kesehatan, misalnya semakin maraknya isu-isu kesehatan seperti flu burung, masalah penyakit folio yang merebak di Indonesia yang semakin hari semakin menjadi buah bibir, dan masalah kekurangan gizi yang dari tahun ke tahun menjadi masalah yang sangat memprihatinkan.

Usaha pemerintah dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, diantaranya adalah dengan menyediakan sarana-sarana untuk menunjang lancarnya kegiatan-kegiatan baik di bidang ekonomi, sosial budaya, kesehatan dan lain-lain. Dalam hal sarana kesehatan diusahakan dapat merata keseluruh pelosok desa. Contohnya puskesmas didirikan di setiap kecamatan, adanya balai-balai pengobatan dan kegiatan-kegiatan yang berpengaruh dibidang kesehatan yang ada di tiap-tiap desa. Tetapi sarana-sarana tersebut belum cukup untuk melayani kebutuhan kesehatan bagi masyarakat.
Rumah sakit adalah bagian integral dari keseluruhan sistem pelayanan kesehatan yang dikembangkan melalui rencana pembangunan kesehatan (Adikoesoemo, 1995 : 11). Dalam rumah sakit terdiri dari beberapa unsur pendukung, antara lain dokter sebagai tenaga medis, paramedis, obat-obatan dan para karyawan sebagai pengelola rumah sakit. Rumah sakit adalah suatu perusahaan yang tidak bertujuan menghimpun laba namun memberikan pelayanan medis. Untuk itu rumah sakit memerlukan pengelolaan yang baik agar dalam melaksanakan fungsinya dapat efektif dan efisien.

RSO. Prof. DR. R. Soeharso yang letaknya berada di Surakarta yang merupakan salah satu rumah sakit milik pemerintah di Karesidenan Surakarta. RSO Prof. DR. R. Soeharso merupakan salah satu rumah sakit yang khusus menangani bedah tulang (patah tulang). RSO. Prof. DR. R. Soeharso memiliki banyak jenis pelayanan dan instalasi, namun dari berbagai jenis pelayanan dan instalasi tersebut jenis pelayanan utama yang terdapat di RSO Prof DR R Soeharso Surakarta adalah pelayanan rawat inap dan pelayanan instalasi bedah sentral yang memiliki aktivitas yang relatif kompleks dan rutin dibandingkan dengan pelayanan dan instalasi lainnya, sehingga pihak rumah sakit perlu membutuhkan karyawan yang memiki motivasi kerja yang tinggi.
Motivasi kerja erat kaitannya dengan kepuasan kerja. Kepuasan kerja merupakan respons seseorang terhadap berbagai macam situasi dalam lingkungan kerja, termasuk didalamnya respon terhadap komunikasi yang berlangsung dalam suatu organisasi atau perusahaan. Komunikasi yang tidak terjalin secara baik antara pimpinan dengan karyawan dapat menjadi kendala dalam mewujudkan kepuasan kerja.

Kepuasan kerja menjadi masalah yang cukup menarik dan penting, karena besar manfaatnya bagi kepentingan individu, perusahaan dan masyarakat. Bagi individu, penelitian tentang sebab-sebab dan sumber-sumber kepuasan kerja memungkinkan timbulnya usaha-usaha peningkatan kebahagiaan mereka. Bagi perusahaan, penelitian mengenai kepuasan kerja dilakukan dalam rangka usaha peningkatan kualitas produksi melalui perbaikan sikap dan tingkah laku karyawan, selanjutnya masyarakat tentu akan menikmati hasil dari produk atau jasa perusahaan yang maksimal.
Pada dasarnya kepuasan kerja merupakan hal yang bersifat individual. Setiap individu akan memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai yang berlaku pada dirinya. Hal ini disebabkan adanya perbedaan pada masing-masing individu. Semakin banyak aspek-aspek dalam pekerjaan yang sesuai dengan keinginan individu tersebut, maka semakin tinggi tingkat kepuasan yang dirasakannya dan sebaliknya.

Salah satu kepuasan sejati yang dapat diperoleh dalam lingkungan kerja adalah rasa bangga, puas dan keberhasilan dalam melakukan tugas pekerjaannya secara tuntas, biasa disebut dengan insting keahlian. Prestasi memberikan pada seseorang status sosial, respect dan pengakuan dari lingkungan masyarakat atau perusahaan (Kartini, 1985: 177).
Howell dan Dipboye memandang kepuasan kerja sebagai hasil keseluruhan dari derajat rasa suka atau tidak sukanya pekerja atau karyawan terhadap berbagai aspek dalam pekerjaannya. Kepuasan mencerminkan sikap tenaga kerja terhadap pekerjaannya (Ashar, 2001: 350)

Ada beberapa persoalan yang diindikasikan terkait dengan kepuasan kerja karyawan atau perawat RSO. Prof. DR. R. Soeharso Surakarta. Status karyawan kontrak yang tidak dikuatkan dengan SK menyebabkan kekhawatiran sebagian karyawan akan jaminan dari pihak rumah sakit. Persoalan lain yang ditengarai juga berkaitan dengan kepuasan kerja adalah perihal tunjangan, penghargaan dan hubungan dengan pimpinan serta rekan kerja. Tuntutan kerja terhadap kinerja karyawan dirasa tidak cukup sebanding dengan kompensasi yang diberikan rumah sakit.
Keluhan perawat atau karyawan akan kondisi pekerjaan dan belum adanya penghargaan atas hasil kerja kadang sebagai pemicu rendahnya motivasi kerja dari sekian banyak penyebab yang mengakibatkan rendahnya tingkat motivasi. Secara umum disebutkan apabila tenaga dan sarana (kuantitas dan kualitas) tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (standard of personels and fasilities), serta jika dana yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan maka sulitlah diharapkan baiknya mutu pelayanan (Bruce: Framberg dan Gambanc cit Azwar, 1994)
Penurunan motivasi kerja dapat terjadi karena kurang disiplin yang disebabkan oleh turunnya tingkat kepuasan karyawan tersebut. Untuk itu pimpinan rumah sakit harus memberikan suatu motivasi kepada karyawan sehingga dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan, motivasi dapat berupa pemenuhan kebutuhan fisik, kebutuhan rasa aman dan sebagainya. Dengan pemberian motivasi kerja akan tercermin rasa tanggung jawab, semangat kerja maka akan menciptakan keinginan untuk bekerja dan memberikan yang terbaik untuk pekerjaannya.
Begitu pentingnya motivasi, maka pimpinan dituntut untuk peka terhadap kepentingan karyawannya. Disini pendekatan bukan hanya terhadap karyawan tetapi juga terhadap keluarga dan lingkungan. Sehingga pimpinan tahu apa yang menyebabkan karyawan termotivasi dalam bekerja. Jadi motivasi merupakan salah satu faktor penentu dalam mencapai kepuasan kerja.
Motivasi merupakan hal yang sangat diharapkan sebuah perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan yang diinginkan. Untuk itulah dalam kesempatan ini peneliti merasa tertarik mengambil penelitian dengan mengangkat judul: “ANALISIS HUBUNGAN FAKTOR-FAKTOR MOTIVASI KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN : STUDI KASUS KARYAWAN RSO PROF. DR. R SOEHARSO SURAKARTA

B. Identifikasi masalah
Identifikasi masalah dari penelitian ini adalah:
1. Keluhan perawat atau karyawan akan kondisi pekerjaan dan belum adanya penghargaan atas hasil kerja sebagai pemicu rendahnya motivasi kerja
2. Kompensasi gaji yang diberikan oleh perusahaan yang dianggap oleh sebagian karyawan belum sesuai dengan tuntutan kerja yang dibebankan kepada karyawan
3. Terdapat hambatan psikologis yang menjadi kendala terjalinnya komunikasi yang efektif antara karyawan dengan pimpinan.
4. Pimpinan kurang aktif dalam memantau kepuasan kerja karyawan.
5. Pimpinan kurang peka terhadap kepentingan karyawan atau perawat.
C. Batasan Masalah
Pembatasan masalah kaitannya dengan penelitian ini terbatas dan fokus pada:
1. Fokus pembahasan adalah karyawan atau perawat IBS (Instalansi Bedah Sentral), Anesthesi dan Ruang Sadar.
2. Penelitian ini dilakukan di RSO Prof. Dr. R Soeharso Surakarta
3. Banyak variabel yang mempengaruhi kepuasan kerja, dalam penelitian ini dibatasi pada variabel gaji, tunjangan dan lingkungan kerja.

D. Rumusan Masalah
Perumusan masalah merupakan langkah yang sangat penting karena langkah ini menentukan kemana suatu penelitian diarahkan. Perumusan masalah pada hakekatnya merupakan perumusan pernyataan yang jawabannya akan dicari melalui penelitian.
Maka penulis merumuskan permasalahan ini sebagai berikut:
1. Apakah ada hubungan yang signifikan antara faktor motivasi kerja terhadap Kepuasan Kerja perawat IBS (Instalasi Bedah Sentral), Anesthesi dan Ruang Sadar di RSO Prof. Dr. R Soeharso Surakarta?
2. Variabel yang mana lebih dominan antara variabel Gaji, Tunjangan, dan lingkungan kerja dengan variabel kepuasan kerja karyawan?

E. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian adalah:
1. Untuk mengidentifikasi ada tidaknya hubungan faktor-faktor motivasi terhadap kepuasan kerja karyawan.
2. Untuk menganalisis tingkat hubungan antara faktor motivasi kerja dengan kepuasan kerja karyawan.

F. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian ini adalah:
1. Bagi Rumah Sakit
Sebagai bahan pertimbangan bagi rumah sakit untuk mengambil kebijaksanaan dalam rangka meningkatkan motivasi yang akhirnya akan menghasilkan kepuasan kerja karyawan
2. Bagi Pengembangan Ilmu
a) Sebagai tambahan wacana ekonomi mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan kepuasan kerja.
b) Sebagai referensi ilmiah yang dapat dipergunakan oleh pihak yang memerlukan untuk bahan pertimbangan

Friday, October 4, 2013

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Dalam Undang-undang No.23 Tahun 1992 tentang kesehatan ditetapkan bahwa kesehatan adalah: keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal (UU Kesehatan, 1995).

Peningkatan derajat kesehatan dilakukan melalui peningkatan kualitas dan kelayakan kesehatan yang merata dan terjangkau pada seluruh masyarakat baik secara geografis maupun ekonomi membutuhkan penyediaan sarana pelayanan kesehatan sebagai fasilitasnya. Rumah sakit merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan yang kompleks dan mempunyai fungsi yang lebih luas menyangkut fungsi peningkatan, pencegahan, penyembuhan dan rehabilitasi dengan mendekatkan pelayanan pada masyarakat.

Jasa pelayanan kesehatan salah satu kebutuhan yang penting, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya arti kesehatan. Salah satu lembaga yang menangani masalah pelayanan kesehatan adalah lembaga berbentuk rumah sakit. Rumah sakit sebagai salah satu lembaga yang bergerak dibidang pelayanan kesehatan yang selama ini, merupakan lembaga yang tidak mencari keuntungan yang optimal dalam tujuan pendiriannya. Rumah sakit secara khusus merupakan suatu lembaga yang menangani masalah kesehatan yang bersifat non profit oriented. Selain itu rumah sakit tidak membatasi jumlah pasien yang dilayani, sesuai dengan tujuannya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat masih memandang bahwa pelayanan kesehatan dari rumah sakit sebagai suatu pelayanan jasa yang bersifat sosial, sehingga dianggap tidak etis untuk menerapkan prinsip profit maximation dalam industri pelayanan kesehatan. Rumah sakit sesuai dengan sifatnya, tidak bertujuan mencari laba atau non profit, tapi bukan berarti rumah sakit tidak mencari laba dalam operasinya. Semenjak otonomi daerah fungsi rumah sakit mengalami pergeseran yakni dari fungsi sosisl menuju fungsi ekonomi. Laksosono (2005) mengatakan bahwa keberadaan rumah sakit sebagai fungsi sosial yang nonprofit, pada akhir abad sekarang telah berubah menjadi fungsi ke arah ekonomi.

Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD Kota Padang merupakan salah satu rumah sakit umum kelas C yang merupakan instansi Pemerintah Kota Padang dan terletak di wilayah kerja Puskesmas Belimbing Kecamatan Kuranji, ditujukan bagi masyarakat golongan berpenghasilan rendah. Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat maka diperlukan pelayanan jasa yang bernilai lebih baik secara kualitas maupun kuantitas (Azwar, 1996:89).


RSUD Kota Padang diharapkan selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanannya, terutama dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang kurang mampu. Sebagai rumah sakit unit swadana juga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi Kota Padang yang dapat dicapai melalui pembenahan dan peningkatan sarana dan prasarana, peralatan dan bahan operasional serta sumber daya manusia. Hal ini jelas memerlukan biaya yang besar dan strategi yang tepat (Perda No. 02 ,2006).
RSUD Kota Padang berupaya untuk meningkatkan pelayanan yang bermutu dan efisien sesuai dengan tujuan, tentunya masih ditemukan kekurangan, kelemahan, hambatan dan masalah, salah satunya adalah persaingan dengan rumah sakit lainnya. Setiap perusahaan yang bersaing dalam suatu industri mempunyai strategis bersaing eksplisit atau implisit, pokok perumusan strategi bersaing adalah menghubungkan perusahaan dengan lingkungannya, walaupun lingkungan yang relevan sangat luas, meliputi kekuatan-kekuatan sosial sebagaimana juga kekuatan-kekuatan ekonomi (Porter, 1992:3).
Untuk meningkatkan dan merebut pangsa pasar dalam industri kesehatan, maka RSUD Kota Padang yang menyelenggarakan jasa kesehatan selayaknya memiliki strategi yang tepat dan akurat. Strategi ini amat penting diterapkan agar pencapaian posisi tersebut dapat tercapai apalagi para pesaing semakin gencar untuk merebut pasar jasa kesehatan. RSUD Kota Padang adalah rumah sakit milik Pemerintah Kota Padang tetapi biaya operasional dicari sendiri RSUD, oleh karena itu RSUD harus mempunyai suatu strategi pengembangan agar selalu eksis berada di dalam industri kesehatan. Menurut Laksosno (2005), lembaga tanpa strategi mempunyai resiko memberikan pelayanan seadanya, lembaga menjadi tidak memiliki daya yang menarik masyarakat menjatuhkan pilihan menggunakan jasa lembaga tersebut.

Berdasarkan dari uraian diatas, penulis tertarik untuk membahasnya lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul: Analisa Strategi Pengembangan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang.

1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini bagaimanakah strategi pengembangan yang dilakukan oleh RSUD Kota Padang untuk merebut pangsa pasar.

1.3 Tujuan Penelitian
Berkaitan dengan masalah tersebut diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Mengidentifikasi faktor-faktor internal RSUD Kota Padang
2. Mengidentifikasi faktor-faktor eksternal RSUD Kota Padang
3. Mengetahui strategi pengembangan RSUD Kota Padang ke depan

1.4 Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian ini adalah:
1. Bagi Penulis
Dapat menambah pengetahuan dan merupakan salah satu kesempatan untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan, serta dapat membandingkan teori dengan praktek yang ada pada RSUD Kota Padang.
2. Bagi RSUD Kota Padang
Sebagai masukan bagi pimpinan RSUD Kota Padang dan Pemda Kota Padang dalam upaya melakukan strategi pengembangan yang sempurna
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Dapat memberikan tambahan referensi terutama penelitian yang berkaitan dengan analisa strategi pengembangan pada RSUD.

Tuesday, October 1, 2013

Pengangguran merupakan masalah ketenagakerjaan yang patut mendapat perhatian pemerintah. Lapangan kerja yang terbatas membuat orang mencari jalan untuk berusaha agar tetap hidup layak di masyakakat. Berwirausaha merupakan salah satu jalan keluarnya. Wirausaha adalah orang yang memiliki dan mengelola

Dalam proses mengelola usaha, aspek-aspek yang menjadi katalisator, yang menyebabkan seseorang menentukan karirnya sebagai wirausaha. Hal- hal yang mendorong seseorang memilih karir sebagai wirausaha, dapat diketahui melalui penilaian kepribadian khususnya pengalaman dan latar belakangnya.   Biografi seseorang dapat bermanfaat untuk melihat keterampilan dan kompetensi untuk meningkatkan kewirausahaan, pengembangan nilai- nilai kewirausahaan dan pendorong untuk mencetuskan ide- ide wirausaha..

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Pengaruh Wirausaha Terhadap Pengembangan Karir Individu Pada Distributor  Multilevel Marketing  “X” di Malang. Wirausaha dalam hal ini adalah semangat yang ada pada distributor MLM yang meliputi Kreatif, Inovatif, dan Berani.  Karir dalam dalam hal ini adalah urutan aktifitas yang berkaitan dengan pekerjaan dan perilaku- perilaku, nilai-nilai, dan aspirasi seseorang selama rentang hidup orang tersebut. Sedangkan Pengembangan karir adalah suatu kondisi yang menunjukkan adanya peningkatan jenjang atau status seseoarng dalam pekerjaanya.


Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dijelaskan bahwa Pengembangan Karir (Y) seorang distributor MLM dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor Internal dan faktor Eksternal. Faktor internal yang ada dalam wirausaha terbagi menjadi 3 komponen, K reatif (X‎), Inovatif (X2), Berani (Xç). Adapun keluarga, ekonomi, dan sosial budaya termasuk faktor ekternal yang ikut  mempengaruhi namun tidak diteliti. Variabel X‎, X2, Xç adalah variabel yang tidak saling berhubungan, namun secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap Pengembangan Karir.

Jenis peneilitian ini merupakan penelitian observasional analitik. Populasi penelitian adalah distributor MLM “X” yang ada di Malang, adapun sampel yang diambil sejumlah 96 orang distributor yang aktif dengan mengunakan metode porposive sampling. Sedangkan  angket yang disebarkan sejumlah 120 dengan pertanyaa n tertutup dengan mengunakan skala likert. Pengelolaan data dan analisis data mengunakan bantuan program SPSS 10 yaitu model Analisis Regresi Logistik.

Hasil uji silang yang beroientasi pengembangan karir sebanyak 59 orang , yang tidak berorientsi karir sebanyak 37 orang. Hasil uji signifikan sebesar 0,001berarti ada pengaruh wirausaha terhadap pengembangan karir . Adapun masing – masing variabel memiliki nilai sebagai berikut : Kreatif berpengaruh terhadap pengembangan karir dengan tingkat signifikan 0,004  < Ù€ 0,05. Variabel Inovatif tidak berpengaruh terhadap pengembangan karir karena memiliki signifikan yang diperoleh 0,677 > Ù€ 0,05. Variabel Berani merupakan yang dominan berpengaruh terhadap pengembangan karir dengan nilai signifikan 0,001 Ù€ 0,05.
BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Dalam era globalisasi ini berbagai sektor kehidupan telah mengalami perubahan secara signifikan. Hal ini nampak dari pola kehidupan masyarakat yang semakin maju dan kompleks. Namun disisi lain perubahan ini akan memunculkan suatu peluang sekaligus ancaman serta harapan baru dalam setiap organisasi.

Untuk menghadapi peluang dan ancaman tersebut diperlukan suatu strategi yang bisa memberikan kepuasan bagi kebutuhan pegawai dan kebutuhan organisasinya. Salah satu strategi itu berupa reward yang nampak (tangible reward) yaitu kompensasi dan tunjangan yang kompetitif dan yang lebih penting adalah nilai yang tidak tampak (valued intangible) yang berupa kualitas kehidupan kerja.
Kualitas kehidupan yang baik merupakan tuntutan dan harapan dari semua karyawan dan juga menjadi tujuan /sasaran yang ingin dicapai organisasi. Sebagaimana dikemukakan Handoko (Handoko , 1995) bahwa kualitas kehidupan kerja karyawan merupakan salah satu tujuan penting dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan pegawai.

Kebutuhan dan keinginan pegawai tersebut perlu sekali mendapatkan perhatian dari pihak organisasi atau manajemen. Karena apabila kebutuhan dan keinginan pegawai terpenuhi maka tercapailah kepuasan pegawai yang akhirnya akan menciptakan kualitas kehidupan kerja organisasi yang baik secara keseluruhan. Hal ini akan berdampak produktifitas kerja pegawai mengalami peningkatan.
Adapun kebutuhan dan keinginan pegawai itu meliputi :
a. Pegawai menginginkan kompensasi dan tunjangan yang sebanding dengan yang didapatkan pegawai di organisasi lain dan sesuai dengan kebutuhan personel dan profesional mereka.
b. Pegawai menginginkan kondisi lingkungan yang baik , dimana mereka diberi suatu kepercayaan sehingga mereka dapat mempberikan kontribusi pada sasaran dan tujuan organisasi karena mereka dianggap sebagai anggota tim yang memiliki kewenangan serta tanggung jawab dalam pengambilan keputusan. Atau pegawai disini menginginkan iklim kerja yang positif.
c. Pegawai menginginkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang , dimana pegawai diberi kesempatan mengikuti program pendidikan, latihan. Kesempatan untuk mengembangkan diri ini harus secara jelas ditunjukkan, sehingga masing-masing pegawai pegawai bisa mengembangkan kemampuannya secara maksimal.
d. Pegawai menginginkan pengakuan dari manajemen bahwa waktu keluarga dan personal adalah penting.
e. Pegawai menginginkan untuk mendapatkan hubungan kerja yang baik antara atasan dan bawahan , hal ini dapat dilakukan dengan suatu pendekatan seperti menunjukkan perhatian dan memberikan dukungan.
Kebutuhan dan keinginan individu tersebut berkaitan dengan komponen-komponen yang harus diperhatikan dalam penciptaan kualitas kehidupan keja. Komponen-komponen kualitas kehidupan kerja menurut Simanjuntak (1995) terdiri dari :
a. Gaji/upah
b. Tunjangan pegawai (pemeliharaan kesehatan, pensiun)
c. Keamanan kerja
d. Lingkungan kerja
e. Disiplin kerja
f. Partisipasidalampengambilan keputusan yang mempengarujhi pekerjaan mereka
g. Manajemen organisasi yang baik
Walton (Nurtjahyan,2001), menyatakan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan kerja organisasi meliputi :
a. Imbalan yang didesainuntukprosesdan hasilnya
b. Progam-pogramkeuntungan/tunjangan yang meliputi pensiun yang cukup kompetitif, asuransi kesehatan
c. Lingkungan yang aman dan sehat
d. Jaminan kerja : kontinuitas pekerjaan sehingga pekerjaterjamin masa depannya
e. Struktur untuk identifikasi dan pemecahan masalah, baik teori atau model proses pelatihan dan pesertanya
f. Pertumbuhan dan perkembangannya
g. Partisipasi dalam pemecahan masalah
h. Integritas sosial
i. Demokrasi ditempat kerja
j. Ruang kehidupan total: yang merupakan keseimbangan antara kehidupan kerja dengan kehidupan manusia.
Dari uraian tersebut maka dalam penelitian ini, berusaha meneliti variabel-variabel yang perlu dipertimbangkan dalam meningkatkan kualitas kerja organisasi yang meliputi pemberian kompensasi, lingkungan kerja, keterlibatan kerja pelatihan dan pengembangan di SMP Negeri 2 Kademangan, Kabupaten Blitar.

1.2. Identifikasi Masalah
Berdasarkan uraian diatas , maka dapat diidentifikasikan permasalahannya sebagai berikut :
a. Apakah fakor kompensasi, lingkungan kerja, keterlibatan kerja, keterlibatan kerja, pelatihan dan pengembangan berpengaruh terhadap kualitas kerja di SMP Negeri 2 Kademangan, Blitar ?
b. Variabel manakah antara kompensasi, lingkungan kerja, keterlibatan kerja, pelatihan dan pengembangan mempunyai pengaruh paling dominan terhadap kualitas kerja di SMP Negeri 2 Kademangan, Blitar ?

1.3 Tujuan Penelitian
Sesuai dengan identifikasi masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :Untuk mengetahui dan mendiskripsikan variabel-variabel kompensasi, lingkungan kerja, pelatihan dan pengembangan, serta kualitas kerja di SMP Negeri 2 Kademangan Blitar.
a. Untuk mengetahui pengaruh variabel kompensasi, lingkungan kerja, keterlibatan kerja, pelatihan dan pengembangan terhadap kualitas kerja di SMP Negeri 2 Kademangan Blitar.
b. Untuk mengetahui variabel yang memberikan kontribusi paling dominan dalam meningkatkan kualitas kerja di SMP Negeri 2 Kademangan Blitar.

1.4 Kegunaan Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :
a. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak manajemen SMP Negeri 2 Kademangan blitar dalam hal penetapan suatu kebijakan yang akan diambil dalam pengelolaan sumber daya manusianya dan pengelolaan organisasinya, dalam rangka meningkatkan kualitas kerja SMP Negeri 2 Kademangan Blitar.
b. Dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi peneliti selanjutnya.

Friday, September 27, 2013

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Persaingan global yang ketat, perkembangan teknologi yang berubah dengan cepat, perubahan demografi, fluktuasi ekonomi dan kondisi-kondisi yang dinamis lain telah mengharuskan setiap organisasi untuk dapat beradaptasi dan bergerak dengan cepat. Organisasi membutuhkan struktur organisasi yang dapat tumbuh dan beradaptasi dengan lingkungan yang begitu dinamis. Struktur organisasi telah mengalami perkembangan menuju organisasi celluler.

Perubahan struktur organisasi akan membawa dampak bagi setiap individu (sumber daya manusia) yang ada, dalam organisasi. Individu dituntut untuk mengembngkan dan merealisasi kompentensinya secara penuh. Organisasi akan memanfaatkan kompentensinya yang dimiliki individu dengan memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk mengembangkan karirnya. Untuk itu sebuah organisasi dituntut untuk merancang dan menentukan konsep dan system organisasi yang tepat agar dapat mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan dan lebih lanjut lagi mampu memenangkan persaingan di era globalisasi yang kompetitip ini.

Perusahaan atau organisasi bisnis yang kurang memperhatikan peranan sumber daya manusia, yang dimiliki terhadap kebutuhan dan harapan karyawan seperti kesejahteraan karyawan tidak diperhatikan, keluhan karyawan tidak didengarkan bahkan kadang-kadang undang-undang dan peraturan yang mengatur hubungan antara pekerja dan manajemen dilanggar. Perusahaan umumnya menganggap pekerjalah yang membutuhkan mereka bukan sebaliknya. Sumber daya manusia memiliki peranan sentral dalam mengembangkan dan mencapai sasarn organisasi. Harmoni dalam tata hubungan antar manusia baik antar sesama karyawan mauptin hubungan atasan bawahan juga menjadi penting untuk dimiliki perusahaan.
Dalam perjalanan usahanya KSP " Tunas Artha " Propinsi Jawa Barat menghadapi kendala-kendala antara lain :
1. Produktifitas sumber daya manusia belum optimal dan wawasan kewirausahaan belum sepenuhnya dikontribusikan untuk perusahaan.
2. Masih adanya hambatan psikologis dari kalangan yang tidak menyukai perubahan ke arah pengelolaan, koperasi secara nasional dan professional.
3. Adanya dilemma dalam pengembangan sumber daya manusia untuk memecahkan kondisi balas jasa yang rendah dan produktivitas kerja yang rendah.
4. Sruktur usaha belum didukug oleh suatu system yang handal dan berdaya saing.
5. Masih rendahnya idealisme dan loyalitas anggota dan masyarakat.
6. Masih rendahnya rasa kekeluargaa, produktivitas, kapasitas dan kemaslahatan dan personil.
7. Masih mencari bentuk pemberian imbalan yang cocok untuk karyawan.
Mengingat pentingnya seorang karyawan dalam KSP Tunas Artha Propinsi Jawa Barat, pihak perusahaan harus lebih memperhatikan kesehjateraan karyawannya. Hal ini untuk mengantisipasi timbuinya rasa ketidakpuasan para karyawan, masalah seperti ini dapat diantisipasi dengan berbagai cara, antara lain dengan cara pemberiari Reward (imbalan) secara proposinal dan adil. Cara ini dapat juga memotivasi karyawan untuk tetap eksis dan berprestasi di KSP. Tunas Artha Propinsi Jawa Barat.
Berdasarkan dan uraian di atas penulis merasa tertarik untuk mengadakan suatu penelitian di perusahaan yang menggunakan dengan judul Pengaruh Pemberian Rewards Terhadap Prestasi Kerja Karyawan Pada KSP " Tunas Artha " Propinsi Jawa Barat".

1.2. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas bahwa pemberian reward dapat meningkatkan prestasi kerja karyawan. Sehingga dapat ditentukan identifikasi masalah sebagai berikut:
a. Bagaimana Pengaruh Pemberian Rewards Terhadap Kinerja pegawai pada karyawan KSP "Tunas Artha " Propinsi Jawa Barat.
b. Seberapa besar Pengaruh Pemberian Rewards Terhadap Kinerja Pegawai pada karyawan KSP " Tunas Artha " Propinsi Jawa Barat.

1.3. Tujuan Penelitian
Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas, maka tujuan dilaksanakannya penelitian itu sendiri adalah untuk mengetahui :
a. Untuk mengetahui pengaruh pemberian rewads terhadap kinerja pegawai pada karyawan KSP " Tunas Artha " Propinsi Jawa Barat.
b. Untuk mengetahui seberapa besar pengar-uh pemberian rewards terhadap kinerja pegawai pada karyawan KSP " Tunas Artha " Propinsi Jawa Barat.

1.4. Kegunaan Penelitian.
Berdasarkan tujuan penelitian yang akan dicapai, maka kegunaan penelitian adalah sebagai berikut :
a. Penulis, memotivasi penulis untuk banyak belajar dan untuk memahami manajemen sumber daya manusia, menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis tentang pemberian rewards secara proposional di perusahaan maupun secara teoritis Yang di dapat di Magister Manejemen Universitas Islam Kediri.
b. Magister Manejemen Universitas Kediri, hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan informasi bagi civitas akademik di lingkungan Magister Manejem Universitas Islam Kadiri dan sebagai referensi di perpustakaan.

c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan yang sekiranya diperlukan oleh perusahaan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi piliak manajeimn dalam penetapan kebijakan pemberian rewards dalam upaya meningkatkan prestasi kerja karyawan KSP " Tunas Artha " Propinsi Jawa Barat

Thursday, August 29, 2013

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Indonesia baru, sebuah wacana yang mengandung pemaknaan pengembangan menuju cita-cita bangsa, teraktualiasasi dalam rnencapai harapan di masa depan, demi masyarakat sejahtera adil dan rnakinur.

Paradigma pernbangunan kedepan merupakan tantangan individu bangsa Indonesia dalam menghadapi dunia global, dan pasar bebas. Kita sudah tidak lagi diharuskan berfikir dan bertindak dengan dogma polarisasi lama yang sektarian dan ortodok, namun lebih mengedepankan aktuliasasi gagasan yang movatif dan mampu diterima dengan pandangan realistis dan transparan tidak terkungkung doktrin baku yang sebenarnya tidak relevan dijamannya.

Sudah sekian puluh tahun bargsa ini tertindas terdesak oleh idealisme ego tidak mendidik yang menciptakan manusia-manusia tak punya kreasi dan terbelakang dengan kemajuannya sendiri. Kemajuan yang seharusnya dicapai sekian puluh tahun kemarin, ternyata terserap oleh aroganisme kekuasalan yang otoriter. Tak ada kesadaran tentang apa yang telah terjadi dan rnernbuahkan sentimenisme golongan yang memecah norma-norma masyarakat bangsa ini. Pewacanaan kepentingan, yang merupakan rekayasa terstruktur di tingkat birokrasi telah pula merubah wajah para birokrat kita rnenjadi cermin-cermin kusam yang tak mampu mengintrospeksi dirinya sendiri. Lembaga aparatur negara, sebuah legitimasi penjelmaan kekuasaan telah porak-poranda dengan peraturan-peraturan Yang tumpang tindih dan tidak menjawab permasalahan, justru mengundang masalah.

Pembangunan yang direncanakan tiap repelita ternyata tidak ada ujung pangkalnya dan menambah keruwetan setelah negara ini tertimpa badai besar yang tak kunjung reda krisis moneter. Banyaknya ketimpangan dan kesalahan yang di lakukan oleh banyak birokrasi kita memicu ketidak berdayaan masyarakat lapisan bawah untuk mengantisipasi kesulitan ekonomi. lbarat sebuah rumah apabila salah satu perabot yang paling dominan tak bisa berfungsi sebagaimana mestinya, tentulah merepotkan orang yang menempatinya.
Otonomi daerah, nuansa baru tatanan masyarakat yang bergerak mandiri seperti apa yang telah dicita-citakan, pada saat kuatnya pengaruh orde baru dahulu. Namun itupun hanya sebagian vang bisa rnemahami dan tersosialisasi dengan baik. Masyarakat yang peka akan ketidakmerataan pembangunan merasa bahwa itu perlu dilakukan, namun bagi mereka yang dengan keterbatasan dirinya telah mampu meraih kehidupan tinggi menjadi takut menghadapinya, karena mereka tak luput dari bidikan masyarakat yang telah lama menilai pribadi-pribadi rakus yang memanfaatkan posisi di masa lalu. Sehingga munculnya stigma baru untuk tidak memahamkan otonomi daerah secara murni, dan berusaha menciptakan aroma orde baru didalam realitas otonomi daerah.
Maka dengan segala ketimpangan yang ada rnenjadi sebuah keharusan bagi aparatur negara, dalam menjalankan tugas melayani masyarakat secara profesional. Perbalikan doktrin lama yang lebih terkonsentrasi pada mitos kekuasaan manarki di dalam gerak langkah aparatur negara, seharusnya harus sudah terkikis sejak bergulimya agenda Reformasi. Masyarakat sudah tidak harus terbebani dengan prilaku aparat yang bertindak seenaknya dalam menjalankan tugas. Malah harus berusaha memberi pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Untuk itu peningkatan kualitas harus diupayakan agar tercipta aparatur negara yang mumpuni dan sanggup bertindak sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
Peningkatan kualitas aparatur pemerintah diarahkan agar mampu mendukung sistem administrasi negara didalam menjalankan fungsi utama yaitu Fungsi penyelenggaraan- pemerintahan, fungsi pembangunan dan fungsi pelayanan masyarakat. Sesuai pula dengan ketentuan PP No. 101 Tahun 2000, yaitu meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan struktural secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan kebutuhan instansinya, menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa, memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat, dan menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas perintah umum dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik.
Pelaksanaan beberapa, ketentuan dan fungsi utama ini diselenggarakan oleh pemerintah, mulai dari tingkat pusat sampai pemerintah propinsi dan pemerintah Kota / Kabupaten. Sebagai ujung tombak pelaksanaan ketiga fungsi ini adalah Pemerintah Kota / Kabupaten yang secara, nyata berhadapan langsung dengan masyarakat. Sedangkan sampai saat ini pembinaan aparatur Pemerintah Kota / Kabupaten masih dilakukan oleh pemerintah pusat, Khususnya yang menyangkut masalah pendidikan dan pelatihan.
Secara teoritis perkembangan administrasi negara memasuki tahap segmentasi pasar yang mengutamakan Publik Service, tidak lagi mengedepankan prosedur kaku yang selama ini diaplikasikan. Kualitas layanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah merupakan satu hal yang selalu dituntut oleh masyarakat. Secara empiris bisa dikatakan bahwa pemberian layanan kepada masyarakat bukan hanya menjadi monopoli pemerintah, tetapi beberapa jenis layanan juga bisa diberikan oleh pihak swasta (masyarakat). Pilihan masyarakat akan jenis layanan akan ditentukan oleh seberapa baik kualitas layanan yang diberikan oleh individu dalam lingkup orgarisasi pemerintah tersebut. Dilain pihak fungsi sentral lembaga pemerintah sebagai penjembatan kepentingan masyarakat dengan Pemerintah dituntut untuk selalu bisa membuat kesan baik dan terhormat juga contoh yang baik kepada masyarakat.
Tugas dan tanggung jawab aparatur dan birokrasi pemerintah, yang diemban oleh pemerintah daerah, cukup luas dan sangat beiat karena mencakup beberapa bidang diantarannya :
a. Menyelenggarakan pemerintahan umum dan orientasi pada pelaksanaan otonomi daerah.
b. Mendukung pelaksanaan fungsi sentral dari departemen Dalam Negeri selaku pembina kehidupan sosial politik.
c. Sebagai pelaksana pembangunan daerah dan pembangunan masyarakat desa.
d. Mengadakan pembinaan administrasi, pengawasan, penelitian dan pengembangan, serta Mengadakan pendidikan dan pelatihan.
Ruang lingkup cakupan wewenang dan tanggung jawab yang cukup besar diatas membutuhkan kemampuan aparatur pemerintah yang berwibawa, tangguh, cakap dan tanggap akan tuntutan masyarakat yang selalu mengalami perkembangan. Oleh sebab itu program pendidikan dan pelatihan mempunyai fungsi yang sangat penting untuk lebih memberikan kemampuan baru yang profesional sesuai dengan tugas dan tanggung jawab aparatur Pemerintah, dalam melaksanakan tugas pembangunan dan kemasyarakatan.
Program pendidikan dan pelatihan bagi pegawai negeri sipil di Indonesia diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah Kota/Kabupaten dan mulai tahun anggaran 1994/1995 mulai didesentralisasikan pada Pemerintah Kota/Kabupaten Sehingga dalam pelaksanaun selanjutnya Program ini diselenggarakan oleh Pemerintah Kota dan Kabupaten. Dikabupaten Kediri selama periode 5 tahunan telah diadakan Program Pendidikan dan Pelatihan:
a. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III, yang dilikuti oleh eselon III.
b. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV, yang diikuti oleh eselon IV
Karena begitu pentingnya pendidikan dan pelatihan penjenjangan bagi pegawai negeri sipil maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut, yang mana mengambil topik " Strategi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan Dan Pelatihan Penjenjangan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri

1.2 Perumusan Masalah
Dari penjelasan latar belakang di atas, yaitu tentang program Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kabupaten Kediri, maka penulis dapat mengidentifikasikan masalah sebagai berikut.
1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi program Pendidikan dan Pelatihan setelah proses pembelajaran.
2. strategi apa yang digunakan untuk mempenganihi kualitas Sumberdaya manusia aparatur Pemerintah Kabupaten Kediri setelah melaksanakan diklat.

1.3 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui faktor-taktor yang mempengaruhi Pendidikan dan Pelatihan setelah proses pembelajaran.
2. Untuk mengetahai strategi apa yang digunakan untuk mempengaruhi kualitas Sumberdaya manusia setelah proses pembelajaran.

1.4. Kegunaan Penelitian
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
1. Sebagai bahan informasi yang dapat menjelaskan tentang pelaksanaan pendidikan dan pelatihan penjenjangan pegawai dalam rangka peningkatan mutu kualitas sumberdaya menusia dilingkungan pemerintah Kabupaten Kediri.
2. Dalam pembuatan kebijaksanaan yang berkenaan dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia aparatur pemerintah kabupaten Kediri.
3. Untuk masukan penulis yang tertarik pada masalah model pengelolaan pendidikan dan pelatihan di pemerintah kabupaten Kediri.

Thursday, March 14, 2013



            Kegiatan investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, yang mana kenaikan pada investasi akan meningkatkan permintaan agregat dan pendapatan nasional (Sukirno, 2003).
Indonesia merupakan  negara sedang berkembang yang sekarang ini giat melakukan pembangunan. Pembangunan yang dilakukan mencakup di segala sektor. Pembangunan di segala sektor diharapkan dapat mewujudkan struktur ekonomi yang seimbang dan kokoh sehingga mampu berperan dalam perekonomian nasional.
Sejalan dengan arah pembangunan nasional, maka pembangunan di setiap propinsi maupun nasional mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tiap propinsi membutuhkan pembangunan dalam bentuk sarana dan prasarana fisik untuk menunjang laju pertumbuhan perekonomian. Adanya pertumbuhan penduduk yang pesat dan kebutuhan akan fasilitas tempat tinggal dengan berbagai kelas, gedung pabrik, perkantoran, jalan, jembatan, pelabuhan merupakan perwujudan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi dan industri, khususnya di daerah perkotaan yang semakin pesat perlu didukung dengan sistem pembangunan permukiman yang baik. Perkembangan kegiatan di bidang perekonomian, industri dan sektor-sektor lainnya memerlukan sarana dan prasarana, khususnya di bidang permukiman, agar dapat tumbuh selaras dalam suatu pengembangan wilayah yang terencana, karena pertumbuhan industri akan mempercepat pertumbuhan penduduk yang ingin mencari kerja. Pertumbuhan tersebut menyebabkan kompleksitas permasalahan permukiman di daerah perkotaan yang padat penduduk (Setyoriawan, 2007).

Untuk mengatasi permasalahan permukiman maka dibutuhkan suatu investasi yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan permukiman dan sarana prasarana. Investasi yang berhubungan dengan kebutuhan tersebut adalah investasi sektor perumahan. Seiring dengan terbukanya peluang bisnis perumahan, maka  secara otomatis akan memberi peluang bagi bisnis-bisnis pendukung seperti konsultan, pialang, agen-agen property dan industri yang menopang bisnis perumahan ini.
Perumahan tergolong dalam sektor konstruksi yang merupakan salah satu sektor potensial bagi pembangunan karena mampu mendatangkan penerimaan pemerintah. Sektor perumahan mampu memberikan dampak berganda (multiplier effect) pada peningkatan kesejahteraan, baik secara langsung (melalui penciptaan lapangan pekerjaan) maupun tidak langsung (melalui kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto).
Investasi perumahan yang teratur sangat diperlukan untuk meningkatkan nilai investasi di sektor perumahan, akan tetapi hal tersebut sulit terpenuhi karena adanya jeda waktu antara investasi yang dilakukan dengan terwujudnya nilai tambah produk perumahan. Dalam melakukan investasi di sektor perumahan membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan nilai tambah produk perumahan, maka para pengembang atau para pengusaha perumahan terlebih dahulu melakukan estimasi secara cermat agar para pengembang bisa mendapatkan nilai tambah produk dan keuntungan yang lebih tinggi. Keuntungan yang tinggi akan mendorong para investor untuk melakukan investasi.
Investasi di sektor perumahan sangat menjanjikan sebab pertumbuhan penduduk terus meningkat sedangkan jumlah tanah rigid, maka harga perumahan akan terus naik. Namun untuk mendapatkan nilai tambah dan keuntungan yang tinggi investasi sektor perumahan juga membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana yang dibutuhkan dalam melakukan investasi sektor perumahan banyak, karena sektor ini merupakan sektor yang padat modal, sehingga para pengembang atau para pengusaha memerlukan bantuan kredit bank untuk menjalankan usaha, dengan adanya kredit dari bank maka besar kecilnya bunga secara otomatis mempengaruhi keinginan investor untuk melakukan investasi di bidang ini.
Suku bunga yang tinggi akan menghambat investasi perumahan karena para pengembang yang meminjam dana akan dikenakan biaya bunga yang tinggi sehingga para pengembang berpikir terlebih dahulu sebelum melakukan investasi, jika keuntungan dapat menutup biaya bunga maka para pengembang bisa melakukan investasi tetapi apabila biaya bunga lebih tinggi dari keuntungan maka para pengembang tidak melakukan investasi.
Selain berpengaruh terhadap para pengembang tingkat suku bunga juga dapat mempengaruhi konsumen, khususnya konsumen perumahan yang tidak mempunyai dana yang cukup dan mengharapkan bantuan kredit dari bank untuk membeli rumah tersebut. Suku bunga kredit yang tinggi akan menyebabkan para kreditur tidak bisa membayar pinjaman sehingga menyebabkan kredit macet. Akibat yang disebabkan dengan adanya kredit macet maka banyak pengangguran para pekerja akibat perusahaan yang tidak mampu mengembalikan kredit kepada bank, selain itu banyak bank yang mengalami kerugian yang besar sehingga banyak bank yang dinyatakan pailit. Apabila banyak terdapat kasus seperti ini, secara umum akan memperburuk perekonomian (Dornbusch, 1989 : 97).
Apabila keadaan perekonomian memburuk maka inflasi akan semakin tinggi dan investasi properti akan terpengaruh. Di bidang properti ini perkembangan indikator moneter seperti inflasi, deflasi dan tingkat suku bunga akan mempengaruhi prospekpendanaan dan penerimaan investasi di bidang properti (Sri Mulyani, 1996 : 110 ).
Tingkat inflasi dapat memperburuk tingkat investasi tetapi tingkat inflasi disatu pihak, memang menguntungkan bagi sektor perumahan. Diakui bahwa tanah dan bangunan merupakan sasaran yang menarik dalam keadaan inflasi untuk melindungi  diri dari penurunan nilai riil finansial. Namun demikian, inflasi yang tinggi menurunkan nilai riil pendapatan dan kekayaan masyarakat sehingga mengurangi daya belinya untuk membeli atau menyewa rumah.
Kota Makassar merupakan salah satu kota yang memiliki jumlah penduduk paling banyak di Sulawesi Selatan, dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi maka kebutuhan akan perumahan dan permukiman juga semakin tinggi. Selain itu bisnis properti di Makassar dalam lima tahun terakhir terlihat berkembang cukup pesat. Pusat Studi Properti Indonesia (PSPI) mencatat pembangunan proyek properti, baik residensial, pusat perbelanjaan, maupun pertokoan, makin marak. PSPI mencatat pertumbuhan sektor properti Makassar berada di posisi ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Hal ini terlihat, rata-rata dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan properti di Makassar mencapai 25% per tahun.
Apalagi dengan rampungnya pembangunan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar semakin memantapkan posisinya sebagai pusat pertumbuhan di bagian timur Indonesia. Dengan populasi penduduk hanya satu juta jiwa, pertumbuhan sektor properti di Makassar memang fenomenal. Hal ini terlihat dari lonjakan harga tanah yang melambung tinggi. Bahkan, kini ada lokasi yang harga tanahnya sudah menyentuh angka Rp. 8 juta per meter persegi.
Properti yang akan berkembang di Kota Makassar adalah perumahan, toko, kantor, dan perhotelan. Misalnya untuk perumahan, dukungan program kerja REI Sulawesi Selatan yang akan menyediakan rumah murah secara konsorsium hingga 5.000 unit diharapkan bisa tercapai di 2012. Sehingga geliat bisnis properti bisa semakin meningkat.
Pertumbuhan properti khususnya rumah di Makassar cukup besar. Itu bisa dilihat dari realisasi kredit kepemilikan rumah (KPR). Tahun 2010, total kredit yang disalurkan BRI KPR sebanyak Rp. 542 miliar. Pada Oktober 2011, realisasinya sudah sebanyak Rp.702 miliar. Rumah yang dibiayai jenisnya beragam. Mulai dari kelas bawah yakni Rp.100 juta ke bawah, hingga kelas menengah yakni Rp.100 juta hingga Rp.500 juta. Dari segi persentase, pembiayaan rumah kelas bawah sebesar 15% dari total pembiayaan tahun 2010 dan 2011. Sedangkan kelas menengah cukup besar yakni 75%, sisanya adalah jenis mewah. Peningkatan KPR tak hanya terjadi di BRI saja. Di BCA, KPRnya meningkat 50% per Juni 2011. Pada semester I/2010, realisasi pencairan kredit baru hanya Rp.99 miliar. Sementara pada semester I/2011 meningkat menjadi Rp.150 miliar.
Sektor perumahan merupakan sektor yang paling padat modal dan memerlukan pendanaan yang cukup besar dalam jangka panjang. Mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap investasi sektor perumahan sangat penting sebelum melakukan investasi, karena dapat digunakan oleh pemerintah maupun pengembang perumahan dalam menjaga kelangsungan pertumbuhan sektor tersebut dan menjaga stabilitas perekonomian.
 Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka diangkatlah judul “Determinan Investasi Pada Sektor Perumahan Di Kota Makassar Periode 2000 - 2010.